logo blog

Panti Asuhan Anak

Realitas bahwa anak-anak sering kali dijadikan objek yang menderita oleh sebuah politisasi, arogansi kekuasaan dan penafsiran hukum, dapat terlihat dari ketentuan perundangan yang mengatur bahwa anak-anak usia delapan tahun bisa diadili, sementara Nations Standards Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice(Beijing Rules, 1985) mematok bahwa hanya usia anak-anak 12 tahunlah yang bisa diadili.
Pemerintah telah berupaya memperhatikan eksistensi masa depan anak dan pemenuhan hak anak-anak yang merupakan bagian dari Hak Asasi manusia seperti juga tercantum dalam UUD 1945 dan KonvensiHak-hak Anak(KHA) atau Convention on the Rights of Child(CRC) yang disetujui oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November 1989 yang sudah diretifikasi dengan Kepres No 36 Tahun 1990. Dalam diri setiap anak-anak sudah melekat harkat dan martabat sebagai seorang manusia yang harus dijunjung tinggi, dijaga dan dipelihara lahir dan batinnya. 
Panti Asuhan Anak
Aturan hukum dan konvensi ini 
  • mengatur tentang kesejahteraan anak dan melindungi mereka
  • mengatur tentang pengadilan terhadap mereka
  • mengatur tentang batas usia minimum seorang anak diperbolehkan bekerja. 
Konsep perlindungan anak harus komprehensif dan terintegrasi penerapannya perlu dipertegas lebih mendalam lagi. Intinya kesejahteraan anak harus jadi inspirasi dan tujuan secara terus menerus mendorong kita untuk memberikan perlindungan yang utuh dan menyeluruh terhadap hak-hak anak.

Panti asuhan dan pendidikan
UU Perlindungan Anak telah menghadirkan sejumlah persoalan, khususnya bagi lembaga-lembaga pelayanan Anak yang berbasiskan pelayanan agama (Panti Asuhan, Sekolah Minggu, Pengasuhan, dan Pendidikan Non-Panti). Hal ini terkait dengan pasal-pasal UU PA, yakni Pasal 31-39 yang berbicara tentang pengesahan anak (Pasal 31-39) dan juga konsekuensi hukum berkaitan dengan Hak Konstitusional warga Negara (Pasal 86). Dalam Pasal 31-39 sangat jelas diatur bahwa Yayasan Sosial/Panti Asuhan tidak boleh mengasuh anak yang berbeda agama karena konsekuensi hukumnya. Dalam iklim seperti ini telah terjadi berbagai upaya teror berupa pemaksaan untuk menutup suatu institusi yang melakukan pelayanan pengasuhan anak. Pemaksaan untuk menutup panti sosial dan menghentikan pelayanan anak oleh sekelompok masyarakat, serta menjerat pengasuh-pengasuh kesejahteraan anak dengan “memakai” UU PA, justru merupakan pelanggaran hak anak. 
Dari kasus-kasus tersebut makin disadari bahwa bagaimana pun juga UU ini merupakan bagian dari produk politik yang di dalamnya berbagai kepentingan calon diakomodasi sehingga tanpa disadari modus ini menciptakan modepelanggaran baru terhadap hak anak. Misalnya, banyak panti digugat dan harus melepaskan anak asuh tanpa ada jaminan dari negara apakah anak-anak tersebut mendapatkan pengasuhan sebagaimana mestinya setelah tidak berada di panti yang selama ini mengasuh mereka. Data lapangan yang ada menunjukkan bahwa jumlah rumah sosial serta Usaha-usaha Kesejahteraan Sosial dibandingkan jumlah anak telantar sangat tidak memadai. Apalagi jika ada upaya pembatasan pengasuhan dan penampungan dengan berdalih agama. Maka dapat dipastikan jumlah anak telantar yang tidak dapat ditampung akan semakin banyak.

Berdasarkan realitas itu perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengadakan beberapa amendemen pada UU PA dalam kerja sama dengan berbagai lembaga; redefinisi terhadap misi panti asuhan, merumuskan ulang bentuk-bentuk pelayanan dalam Panti Asuhan/Panti Sosial yang lebih tepat, agar pada satu sisi pengelola tetap menjalankan tugas dengan berpegang pada undang-undang, pada sisi lain misi untuk mewujudkan syalom Allah bagi anak-anak tetap dapat terwujud
Sumber : http://www.kemenpppa.go.id/
Enter your email address to get update from LOTEK.
Print PDF
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »

nyantey aja ya

Copyright © 2009 - LOTEK | Privacy Policy | Disclaimer | About | Created by Kompi ajaib - Powered by Blogger